Ketika di awal-awal masa Pilpres, wacana pemerintahan kuat menjadi salah satu teman dalam diskursus politik tanah air. Saya sebenarnya agak dengan jengah dengan peristilahan ‘pemerintahan yang kuat’ dengan merujuk pada sebuah pemerintahan yang secara bebas bisa menjalankan programnya tanpa adanya hambatan apa-apa dari kelompok oposisi (kelompok di luar pemerintahan). Dalam pandangan saya ‘pemerintahan yang kuat’ justru bisa terwujud jika didukung oleh adanya oposisi yang bisa mengontrol jalannya pemerintahan. Coba kita bayangkan bagaimana jadinya jika pemerintahan berlangsung tanpa adanya kontrol dari oposisi: pemerintahan yang otoriter.
“Pemerintahan yang kuat” seperti inilah yang akan dibangun oleh rezim pemerintahan yang akan datang (jika SBY benar-benar menang dalam Pilpres sekarang) dengan mencoba merangkul kembali Partai Golkar, yang berpotensi menjadi oposisi yang kuat bila berada di luar kekuasaan.
Tapi siapkah Partai Golkar menjadi partai oposisi seperti yang dilakukan oleh PDIP selama ini? Apakah ia siap untuk tidak tergoda untuk dirangkul kembali dalam pemerintahan, meski dengan hanya 2 - 3 kursi di kementerian, sementara selama ini ia tidak terbiasa berada di luar kekuasaan?
Pilihan tentunya ada di Partai Golkar sendiri. Jika kali ini ia bisa melanggar kebiasaan tersebut, maka, selain ia bisa menegakkan harga dirinya, ia juga bisa memberi citra yang lebih baik bagi partai ini pada masyarakat. Mungkin ini bagian dari upaya reformasi partai ini untuk menjadi partai politik yang benar-benar peduli dengan kepentingan masyarakat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar