Apa Kabar Banjir Makassar?

Dalam sebuah diskusi terkait kontigensi bencana banjir di Makassar beberapa waktu lalu, seorang peserta tiba-tiba ‘protes’ dengan kegiatan itu. Mengapa kita bicara tentang mitigasi bencana, seakan-akan kita memang sudah menunggu dengan ‘pasrah’ banjir itu akan datang? 

Mengapa kita bicara tentang pencegahan. Mencegah terjadinya banjir, saya pikir lebih penting untuk kita lakukan.

Sungguh tepat apa yang dikatakan bapak ini meskipun ia menyampaikannya di forum yang salah. Tapi toh kegiatan itu tidak terganggu dengan celotehan si bapak tadi. Forum itu pun akhirnya menghasilkan draft kontigensi bencana Makassar, sebuah panduan kesiapsiagaan ketika bencana banjir datang lagi ke makassar, yang disertai dengan peta-peta dan titik-titik daerah rawan banjir.

Di dalam lubuk hati, saya sebenarnya bersepakat dengan bapak tadi. Hanya saja, sayangnya forum yang bertujuan untuk membicarakan tindakan pencegahan banjir tak juga pernah saya temukan. Mungkin memang kita telah begitu pasrah dengan keadaan. Tapi apakah memang tak ada cara efektif yang bisa dilakukan guna mencegah atau setidaknya meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh banjir tersebut?

Coba kita lihat.

Cobalah cari sungai yang ada di Kota Makassar. Sejauhmana sungai-sungai itu telah mendangkal dan tak pernah dikeruk hingga saat ini? Coba tengok sungai yang membelah Jalan Batua Raya. Sepanjang aliran sungai adalah hamparan tanaman enceng gondok yang menghijaukan sungai dalam arti yang sebenarnya.

Coba cek di berita. Pernahkah Walikota secara serius berniat baik menyelesaikan langganan banjir yang setiap tahun menenggelamkan kota kita ini?

Yang justru banyak adalah sanggahan, bahasa-bahasa berkelit dan saling melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain. Pemkot menyalahkan Pemprov dan Pusat. Pemprov bilang Pemkot tidak becus. Inilah yang terus berulang. Aksi saling menuding tak ingin dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Banjir ini adalah masalah, dan setiap masalah pasti memiliki solusi. Tapi pernahkah ada solusi yang ditawarkan pemerintah daerah, kota dan provinsi? Yang dilakukan justru menjadi kontraproduktif dengan menimbun pantai dan memberi izin konco-konco mereka untuk menimbun pantai. Pohon-pohon ditebangi dengan alasan pelebaran jalan dan pemukiman. Izin pembangunan ruko yang tak terkontrol dan mungkin saja tanpa kajian yang mendalam.

Ruang hijau semakin berkurang dan perlahan menghilang. Ruang terbuka semakin tertutup oleh beton-beton. Tapi apakah Pemerintah daerah peduli dengan semua itu? Godaan investasi mungkin lebih menggiurkan dibanding pemuliaan terhadap alam dan lingkungan sekitar.

Dan ketika kemudian terjadi banjir, reaksi pemerintah kota paling-paling ngikut ke bos besarnya. Hanya bisa mengatakan “Saya turut prihatin.”

Heboh Pernyataan Dany Pomanto terkait Reklamasi

Makassar – Pernyataan Walikota terpilih Makassar untuk periode 2013-2018, Mohammad Ramadhan Pomanto atau Dany Pomanto (DP), terkait reklamasi pada saat seminar nasional terkait reklamasi pantai kawasan Center Point of Indonesia (CPI) di Hotel Clarion,Makassar, Kamis (12/12/2013) mengundang kritikan sejumlah aktivis lingkungan di Makassar.

Di depan ratusan mahasiswa, Dani Pomanto menyatakan kebijakan Walikota Makassar dalam melakukan reklamasi pantai Losari selama ini sudah tepat.

Menurutnya, jika reklamasi itu tidak dilakukan air laut bisa merembes ke kawasan Jalan Jenderal Sudirman,  kawasan dimana Rumah Jabatan Gubernur Sulsel berada.

“Seandainya sejak awal Pak Ilham (Walikota Makassar) tidak berkeras melakukan reklamasi, maka kemungkinan air laut sudah mendekat kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Ini artinya reklamasi memiliki peran penting dalam menahan abrasi,” ungkap DP, sebagaimana dikutip dari Tribun Timur, Sabtu (14/12/2013).

DP juga menuduh mencuatnya isu reklamasi sekarang ini sarat dengan kepentingan politik. “Terkadang orang terjebak dalam prasangka dan akhirnya melawan logika sebenarnya,” katanya.

Aktivis kelautan Kamaruddin Azis menilai adanya kesalahan logika dari pernyataan DP tersebut. “loncat-loncat logikanya. Reklamasi Losari yang kapan? Yang bangun tanggul tahun 1970-an? Ataukah yang 5 tahun terakhir? Perlu diluruskan ini,” ungkapnya.

Menurut Kamaruddin, jika pernyataan DP itu benar maka sejak belasan tahun silam Makassar sudah terendam, karena pada saat itu belum ada reklamasi,” tambahnya.

Menurut Kamaruddin, logika DP sulit diterima karena kenaikan air di Losari sebenarnya tak sampai 1 cm per 10 tahun. Dia menilai apa yang dinyatakan DP hanya pembenaran atas proyek reklamasi yang dilakukan selama ini.

“Dia tidak tahu kalau kenaikan air laut itu tak sampai 1 cm tiap 10 tahun. Dia harus baca dokumen IPCC tentang Sea Level Rice dan isu kerentanan pantai Makassar,” ungkapnya.

Aktivis dari Fosil, Anwar Lasappa, juga turut mengkritik pernyataan DP itu. “Mesti dipertanyakan konsep dan teori yang digunakan,” katanya.

Jesi Asry dari FMI Sulsel juga merasa ada yang janggal dengan penyataan DP itu. “Pemikiran awam saya, bukannya reklamasi yang bikin air laut naik ke darat? Yaitu jika terjadi penimbunan laut. Mungkin terbalik logika berpikirnya,” ungkapnya.

Isu reklamasi di Makassar kini sedang mencuat menyusul adanya kasus penetapan tersangka Hj Najmiah dan PT GMTD melakukan penimbunan pantai secara illegal. Hanya berselang sehari kemudian status tersangka ini berubah menjadi hanya sebagai saksi terlapor.

Dari hasil penelusuran media diketahui bahwa bukan hanya kedua orang itu yang kini menjadi incara pihak kepolisian. Sejumlah kasus lainnya sedang dalam tahap penyelidikan, termasuk di antaranya kasus yang melibatkan Dany Pomanto.