Anna Hazare & Nazaruddin

Apa persamaan Anna Hazare dengan Nazaruddin?

Sumber:http://www.beritaterkini.us dan http://news-vision.blogspot.com/2011/04/anna-hazare.html

Dalam banyak hal mereka jelas sangat berbeda. Anna Hazare adalah bekas tentara India berusia uzur (73 tahun) yang kini lebih memilih hidup asketik dan sehari-hari menumpang tidur di ruangan kecil sebuah kuil di sebuah desa di India bagian barat, sementara Nazaruddin sendiri, sebelum menjadi pelarian adalah orang muda (33 tahun) yang memiliki kehidupan gemerlap, kekuasaan politik yang hampir tak terbatas plus kepongahan atas semua anugrah yang dimilikinya tersebut.

Satu-satunya hal yang mempertemukan mereka adalah pada satu kata: korupsi. Meskipun persamaan ini juga sekaligus yang membuat mereka menjadi jenis yang berbeda, bagaikan langit dan bumi. Ketika Nazaruddin kini tengah sibuk bersurat-suratan mengeluhkan tuduhan korupsi atas dirinya, di sisi yang berbeda Anna Hazare justru kini tengah mempertaruhkan nyawa untuk pemberantasan korupsi di negaranya, India.

Persamaan mereka yang lain adalah mereka berdua hidup di negara yang sedang menghadapi masalah kronis yang sama: korupsi yang mengakar dan seakan tak ada ujung pangkal dan kesudahannya.

Anna Hazare jelas jenis manusia yang langka. Mengikuti jejak leluhurnya Mahatma Gandhi, ia melakukan mogok makan demi meloloskan UU Anti Korupsi yang diusulkannya. Begitu langka dan hampir tak ada sosok yang sama kita temukan sosok sekaliber Anna Hazare ini di Indonesia. Justru yang melimpah adalah orang-orang yang seperti Nazaruddin, orang-orang yang hidup mewah dalam gelimangan harta rakyat.

Kini Anna Hazare menjadi simbol anti-korupsi di India. Orang-orang, seperti halnya dulu pada Gandhi, berbondong-bondong di belakangnya atau malah memsang badan untuknya. Dukungan histeria dari masyarakat terus mengalir untuknya. Sementara di Indonesia sendiri, negeri kita tercinta ini, Nazaruddin sepertinya semakin menikmati ‘kemewahan’ dan akan sangat mungkin akan tak tersentuh. Bahkan seorang presiden pun rela bersurat-suratan dengannya.

Entah apa dosa bangsa ini, ketika India dianugrahi seorang Anna Hazare, kita justru mendapat gelimpangan begitu banyak Nazaruddin-Nazaruddin.

Menunggu Akhir Cerita 'Die Hard III' Anwar Ibrahim

John McClane adalah seorang polisi yang berdedikasi dalam pekerjaan. Meski hanya seorang detektif polisi biasa namun ia mengalami sejumlah masa yang penuh dramatis dalam kehidupannya sebagai polisi. Ia harus berhadapan dengan teroris dan penjahat-penjahat profesional dengan persenjataan modern yang canggih, dan ajaibnya ia bisa mengalahkan para teroris dan penjahat-penjahat itu meskipun untuk itu ia harus berjuang mempertaruhkan nyawanya sendiri atau babak belur di akhir cerita. Yang menonjol dari seorang John McClane adalah keuletan dan keberaniannya serta egonya yang sangat besar.

Itulah gambaran sosok John McClane, sosok polisi Newyork dalam film Die Hard. John McClane yang diperankan oleh Bruce Willis jelas bukan seorang yang biasa-biasa saja. Ia adalah sosok yang sering kita gambarkan sebagai seorang super, memiliki integritas di balik keberaniannya menghadapi apa saja yang menurutnya bertentangan dengan hati nuraninya. Film dengan 4 sekuel ini adalah salah satu film action terbaik yang pernah saya nonton, khususnya pada Die Hard 4.

Tulisan ini bukanlah akan becerita tentang film. Uraian di atas hanyalah sebuah ilustrasi untuk menggambarkan seseorang yang saya pikir mewakili karakter dan nasib seorang John McClane: Anwar Ibrahim.

John McClane dan Anwar Ibrahim jelas memiliki kemiripan: keduanya adalah orang yang sangat berbahaya!

 

Anwar Ibrahim, tokoh oposisi paling berbahaya di Malaysia (Sumber foto: kompas.com)

***

Pada 16 Juli 2008, Anwar Ibrahim baru saja akan keluar dari rumahnya ketika belasan polisi bertopeng meringkusnya dengan senjata lengkap. Adegan ini mengingatkan aksi penangkapan orang-orang yang dicurigai sebagai teroris di tanah air. 

Anwar kemudian dimasukkan ke dalam mobil berkaca gelap dan dibawa ke markas polisi. Di luar markas itu sudah berkumpul puluhan anggota oposisi termasuk istri Anwar, Azizah Ismail. Mereka tidak diizinkan masuk. Tidak akan kekerasan dalam peristiwa itu. Meski tidak diborgol, Anwar kemudian dibawa ke markas polisi tanpa siapa pun boleh menemaninya (Kompas, 16 Juli 2008).

Penangkapan Anwar Ibrahim ini terkait dengan tuduhan sodomi yang dilakukannya pada seorang mantan asisten pribadinya, Saiful Bukhari Azlan (23 tahun). Entah apa motif pelaporan yang dilakukan Saiful ini atas Anwar Ibrahim, karena sebulan kemudian, sebuah hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter independen tidak menunjukkan adanya tanda-tanda sodomi pada diri Saiful. Saiful juga gagal menghadirkan empat orang saksi di pengadilan yang bisa memperkuat tuduhannya, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh hukum Islam yang berlaku di negara tersebut.

 

(Saiful Bukhari Azlan (23 tahun), mantan asiten pribadi Anwar Ibrahim yang menuduhnya telah melakukan tindakan asusila sodomi pada dirinya di kepolisian Malaysia. Sumber foto: kompas.com)

“Saya tidak terlibat di dalam politik. Saya akan tetap mengatakan kebenaran. Tolong pahami profesi saya yang hanyalah sebagai seorang dokter,” kata Mohamed Osman Abdul Hamid, dokter tersebut, dalam sebuah keterangan pers. Mohamed Osman mengaku sempat menjauhkan diri dari Malaysia karena mendapat sejumlah tekanan. Otoritas rumah sakit tempat Mohamed Osman bertugas menjelaskan dokter ini tidak berkualifikasi untuk menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sodomi.

Mohamed Osman memeriksa Saiful di sebuah rumah sakit swasta Malaysia, pada 28 Juni lalu, 2 hari setelah Saiful mengaku disodomi Anwar Ibrahim. Laporan independen yang beredar di beberapa situs internet kemudian menerbitkan laporan medis Mohamed Osman.

Mohamed Osman menjelaskan tidak mengetahui bagaimana laporan medis tersebut sampai bocor. Mohamed Osman menekankan bahwa ia menghormati kerahasiaan data pasiennya dan tidak pernah melanggar kode etik profesi.

Mohamed Osman mengakui sudah menganjurkan Saiful agar mengikuti pemeriksaan ulang di sebuah rumah sakit pemerintah. Namun, Mohamed Osman menjelaskan tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya sampai Saiful mendatangi kantor polisi pada hari yang sama untuk melaporkan tuduhan terhadap Anwar Ibrahim di kasus sodomi itu (Kompas 4 September 2008).

Polisi memang kemudian melepaskan Anwar Ibrahim dari tuduhan asusila, yang bermakna sangat serius di Malaysia. Anwar sendiri menuduh PM Abdullah Ahmad Badawi pada saat itu yang memerintahkan rekayasa tuduhan sodomi terhadapnya. Menurut Anwar, dengan tuduhan itu Badawi ingin mengalihkan perhatian publik dari masalah-masalah nasional. “Perdana Menteri Badawi sendiri yang harus bertanggung jawab atas rekayasa itu,” kata Anwar, (Kompas, 6 Agustus 2008).

Upaya pemitnahan dirinya serta perlawananya yang sengit ini sebenarnya adalah Die Hard sekuel kedua bagi Anwar Ibrahim.

***

Tuduhan asusila atas diri Anwar Ibrahim memang bukanlah yang pertama kalinya dilakukan. Sepuluh tahun sebelumnya (1998) ia juga telah dituduh melakukan tindakan asusila sodomi di sebuah hotel, padahal saat itu ia menjabat sebagai Deputi PM Malaysia Mahathir Mohamad merangkap Menteri Perindustrian dan keuangan atau orang nomor dua di Malaysia. Ia kemudian dipecat dari jabatannya dan digantikan oleh Abdullah Badawi. Tidak hanya tuduhan melakukan sodomi, ia juga dituding melakukan korupsi selama dia menjabat di pemerintahan.

Tuduhan sodomi ini pada kenyataannya tidak terbukti dilakukannya. Namun ia tetap mendekam di penjara selama 5 tahun dengan tuduhan korupsi. Pada tahun 2004 ia dibebaskan oleh PM Abdullah Badawi.

Kebohongan di balik tuduhan atas Anwar Ibrahim semakin terungkap ketika sebuah dalam rekaman video, seorang pengacara terkemuka, bernama V.K. Lingam, sesumbar menyatakan merasa bangga dapat menangani suatu kasus hukum penting lewat dukungan dari Mahathir. Rekaman video itu diproduksi bulan Desember 2001 dan dibocorkan pada bulan Desember 2007 oleh Anwar Ibrahim, yang menolak mengatakan dari mana ia telah mendapatkan rekaman itu.

Mahathir Mohammad pun harus menghadapi pemeriksaan atas adanya video tersebut. Dalam kesaksiannya selama 90 menit, Mahathir mengaku bahwa ia tidak mengenal Lingam secara pribadi sampai belakangan pengacara tersebut disewanya untuk menangani kasus Anwar Ibrahim. Mahathir juga membantah klaim yang disampaikan Lingam dalam tayangan video bahwa pengacara ini berikut konglomerat Vincent Tan dan deputi perdana menteri Adnan Mansor telah menghubungi Mahathir untuk mempengaruhi pemilihan hakim. Hakim kemudian tidak mengabulkan tuntutan kubu Anwar Ibrahim dan membebaskan Mahathir dari tuduhan tersebut (Kompas).

***

Setelah menghadapi dua kali tuduhan melakukan tindakan asusila, beberapa waktu lalu Anwar Ibrahim kembali menghadapi tuduhan yang hampir sama. Sebuah video rekaman beradar di youtube yang memperlihatkan sosok yang mirip dirinya sedang berada di sebuah hotel dengan seorang wanita. Tak ada adegan mesum dalam rekaman itu, namun terlihat sosok yang mirip Anwar Ibrahim itu terlihat sedang mewayu wanita yang mengenakan handuk itu dengan memeluknya dari belakang.

Anwar Ibrahim sendiri telah mengklarifikasi bahwa orang yang di video itu bukanlah dirinya dan merupakan sebuah upaya fitnah yang kesekian kalinya dilakukan untuk menghancurkan kredibilitasnya. Dalam konferensi pers, Senin (4/4/2011) malam, Anwar mengatakan partai oposisi PKR mungkin mengalami sedikit goncangan menghadapi pemilu di Serawak tetapi ia tidak akan terganggu dengan adanya tuduhan tersebut.

Video ini dirilis pertama kali oleh kelompok yang menamakan dirinya trio Datuk T di depan para redaktur media pada 21 Maret 2011 lalu. Mereka adalah mantan kepala menteri negara bagian Malaka Tan Sri Abdul Rahim Tamby Chik, pebisnis Datuk Shazryl Eskay Abdullah, dan bendahara Perkasa Datuk Shuaib Lazim. Film ini aslinya berdurasi 22 menit, sedangkan yang diunggah di youtube hanya berdurasi 1 menit 47 detik. Youtube sendiri telah menghapus video tersebut karena bertentangan dengan kebijakan mereka yang anti-pornografi. Meski demikian keberadaan video ini masih bisa disaksikan di sejumlah situs yang terlebih dahulu telah mendownloadnya.

(Cuplikan salah satu adegan di foto dimana Anwar Ibrahim bersama seorang wanita dan seorang lagi laki-laki yang belakangan diakui oleh Datuk Shazryl Eskay Abdullah sebagai dirinya (Sumber foto: tribunnews.com))

Menjadi pertanyaan kemudian, mampukah Anwar Ibrahim (sekali lagi) bisa lolos dari tuduhan tindakan asusila yang ditujukan padanya? Jika pada dua kali tuduhan sebelumnya ia harus menghadapi pengadilan dan kepolisian sebelum akhirnya dibebaskan. Kali ini ia dihadapkan langsung kepada publik. Bukti rekaman di youtube ini jelas menunjukkan bukti kecanggihan berbagai upaya yang bertujuan membunuh karier politiknya. Apakah kejadian kali ini juga merupakan sebuah bentuk rekayasa untuk menjatuhkan dirinya? Dan pertanyaan terpenting adalah mampukah Anwar ibrahim mengulangi kesuksesan Die Hard I dan II? Apakah ini Die Hard III yang kemudian akan berakhir atas kemenangan dirinya, meski dalam keadaan babak belur sebagaimana yang dialami oleh John McClane dalam film Die Hard?

***

Bagaimana kira-kira seharusnya kita membaca kasus demi kasus asusila yang dituduhkan pada sosok seorang Anwar Ibrahim? Bagaimana kekuasaan berperan dalam setiap kasus yang terjadi dan relasi antara tuduhan tersebut dengan sepak terjangnya dan perpolitikan Malaysia?

Jika melihat pada dua kasus asusila terdahulu yang menimpa dirinya maka terlihat bahwa sebelum adanya tersebut ada pra-kondisi atau kondisi-kondisi tertentu yang melatarbelakanginya.

Anwar Ibrahim sebelum bergabung dengan UMNO dan kemudian memperoleh jabatan penting di pemerintahan Mahathir Mohammad dikenal sebagai seorang aktivis garis keras yang fundamentalis. Ia telah menjadi oposan dan pengkritik pemerintah nomor satu dan sangat menonjol dibanding yang lainnya. Yang lebih berbahaya dari dirinya adalah pemikiran-pemikirannya dan begitu besar dukungan publik atas dirinya.

Pada saat yang sama Mahathir Mohammad sedang mencanangkan apa yang disebut sebagai islamisasi Malaysia. Malaysia tengah berubah dan bertransformasi dengan cita-cita negara islam modern, termasuk mengadopsi sejumlah hukum-hukum islam dalam konstitusi Malaysia.

Dengan mengamati sepak terjang Anwar Ibrahim selama ini, Mahthir mungkin berpikir pada saat itu bahwa pemikirannya dengan Anwar Ibrahim sebenarnya memiliki titik temu dan ia bisa menjadi mitra potensial yang bisa semakin memperkuat posisinya dalam membangun Malaysia sejalan dengan konsepsi pemikiran-pemikirannya. Maka salah satunya jalan untuk memperkuat kekuasannya adalah dengan merangkul Anwar Ibrahim. Tidak tanggung-tanggung, ia langsung diberi posisi strategis, tidak hanya di pemerintahan namun juga di UMNO partai berkuasa yang dipimpinnya.

Gayung bersambut, di luar dugaan para pendukungnya, Anwar Ibrahim yang sebenarnya sangat ‘anti-pemerintah’ menerima tawaran itu. Jelas banyak yang kecewa dengan keputusan tersebut. Tapi Anwar Ibrahim tak bergeming. Ia mungkin telah punya misi tertentu dalam keputusannya tersebut.

Dalam beberapa tahun pemerintahan dan kebersamaannya dengan Mahathir tampak tak ada masalah-masalah yang serius dengan hubungan mereka berdua. Tapi kondisi sosial politik dan ekonomi global pada saat yang sama tengah mengalami goncangan yang besar. Dunia tengah dilanda krisis seiring dengan memburuknya perekonomian sejumlah negara-negara yang selama ini dikenal sebagai ‘Macan Asia’.

Pada tahun 1997 Korea Selatan mengalami krisis multidimensi yang dampaknya secara bersambungan dirasakan di negara-negara lain di sekitarnya. Dengan kata lain efek domino tengah terjadi. Thailand pun ikut ambruk dan menyusul Indonesia. Malaysia pun sebenarnya merasakan efek yang sama dari adanya kejadian ini.

Krisis ekonomi ini diperparah dengan imbasnya pada kondisi politik negara-negara yang terkena krisis. Indonesia, negara terdekat dari Malaysia, mengalami tsunami politik berupa adanya gerakan sosial masyarakat menumbangkan rezim pemerintahan yang ada, yang telah berkuasa selama 32 tahun. Indonesia memang kemudian mengalami suksesi kepemimpinan secara ‘keras’. Ini jelas momok yang menakutkan bagi pemerintahan Mahathir. Kepanikan tengah terjadi dan biasanya dalam kondisi-kondisi seperti ini apa pun bisa terjadi.

Di tengah krisis dan ancaman atas kekuasaannya Mahathir jelas membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Dan ini termasuk dari para pendukung-pendukungnya di pemerintahan. Ironisnya, di tengah kondisi ini, penentangan justru datang dari orang terdekatnya sendiri, Anwar Ibrahim. Orang yang telah ia persiapkan sebagai putra mahkota atau penggantinya kelak ketika ia lengser.

Anwar Ibrahim pada saat itu memiliki pemikiran yang berbeda dengan Mahathir terkait strategi penyelesaian krisis ekonomi yang terjadi. Sebagian mencatat bahwa ketika krisis ekonomi mengancam Malaysia pada tahun 1998, Anwar menolak rencana Mahathir untuk melakukan sistem kurs tetap dalam mata uangnya, ringgit agar tidak terimbas krisis, suatu langkah yang sama yang pernah ditawarkan Prof Steve Hanke kepada Presiden Indonesia, Soeharto untuk menerapkan kebijakan kurs tetap.

Selain itu, sebagaimana diulas Maruli Tobing (Kompas, 28 November 2008), sebagai menteri keuangan, Anwar menghendaki reformasi. Ia berbicara mengenai gawatnya korupsi dan nepotisme dalam pemerintahan Mahathir yang tidak transparan. Untuk mengatasi krisis ekonomi, Anwar melakukan penghematan anggaran, termasuk menunda pelaksanaan proyek-proyek raksasa dan menolak pemerintah menalangi utang swasta. Untuk meningkatkan penerimaan negara, ia membentuk tim yang akan memeriksa pajak perusahaan konglomerat.

Mahathir gusar terhadap kampanye antikorupsi dan nepotisme Anwar Ibrahim. Tetapi, lebih marah lagi karena proyek-proyek raksasa yang ditunda dikerjakan oleh perusahaan anaknya. Ditambah lagi perusahaan milik anaknya akan diperiksa pajaknya.

Tak ada jalan lain bagi Mahathir selain daripada harus menamatkan karir politik Anwar Ibrahim. Ia jelas-jelas telah menjadi ‘musuh dalam selimut’ dalam pemerintahannya. Untuk melengserkan Anwar Ibrahim begitu saja jelas-jelas memiliki potensi konflik yang begitu besar. Ditakutkan ia malah akan semakin menjadi kekuatan yang mampu meronrong kekuasaannya ketika berada di luar pemerintahan. Ia akan semakin berkoar-koar yang dapat memperlemah kekuasaannya. Maka jalan terbaik yang harus dilakukan terhadap Anwar Ibrahim adalah menjadikannya sebagai pesakitan. Menjelang pemecatannya, ia dituduh telah melakukan tindakan asusila dan serangkaian tindakan korupsi. Maka semakin kuatlah alasan bagi Mahathir untuk mendepak Anwar Ibrahim dengan cara yang sangat dramatis.

Terhadap kasus asusila Anwar Ibrahim I ini dapat lolos, meskipun untuk kasus korupsi ia tetap dinyatakan bersalah dengan hukuman 6 tahun, yang kemudian dijalaninya selama 5 tahun atas perintah PM Abdullah Badawi.

Banyak spekulasi yang berkembang seiring kebijakan Badawi mempercepat masa hukuman Anwar Ibrahim ini. Namun yang senter terdengar adalah karena adanya keretakan hubungan antara Badawi dengan Mahathir. Oleh Mahathir, Badawi dituduh melanggar komitmen yang telah mereka sepakati untuk melanjutkan sejumlah proyek yang telah digagas sebelumnya. Mahathir sendiri memprotes keras keputusan percepatan masa hukuman Anwar Ibrahim tersebut, namun Badawi tak mengubrisnya.

Pada kasus kedua tindak asusila yang dituduhkan padanya, Malaysia pun tengah memgalami krisis ekonomi yang cukup parah. Pada saat yang sama Anwar Ibrahim semakin percaya diri dengan berbagai kemenangan parti koalisi yang dipimpinnya.

Dalam kaitannya dengan Abdullah Badawi, Anwar Ibrahim memang pada saat itu juga sedang berseteru dengan PM Abdullah Badawi. Anwar Ibrahim telah memposisikan dirinya sebagai tokoh oposisi yang paling ditakuti di Malaysia.

Semenjak dilepaskan pada tahun 2004, Anwar melanjutkan karier politiknya melalui Partai Keadilan dan kelompok oposisi Malaysia dan menyatakan tidak akan bergabung kembali dengan UMNO.

Ia pun kemudian mengaggas terbentuknya Pakatan Rakyat, koalisi tiga partai politik yang oposan pada pemerintah yang berkuasa. Dalam pemilu Maret 2008, Pakatan Rakyat membuat kejutan dengan mematahkan dominasi Barisan Nasional (BN) yang selama ini menguasai mayoritas dua pertiga kursi parlemen. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, oposisi meraih 82 dari 222 kursi parlemen serta menang dalam pemilu lokal di 5 dari 13 negara bagian.

Pada bulan Juli selanjutnya, Anwar kembali membuat kejutan melalui pernyataannya, lebih dari 30 anggota parlemen dari Barisan Nasional (BN) siap membelot ke Pakatan Rakyat. Ia akan mengambil alih kekuasaan melalui mosi tidak percaya di parlemen pada 16 September 2008.

Pernyataan tersebut menimbulkan panik dan histeria. Media massa maupun blog di internet tidak henti-hentinya menurunkan opini dan analisis. Sejak itu hari-hari yang dilalui menuju 16 September penuh ketegangan.

Revolusi damai yang digagas Anwar Ibrahim kemudian tidak terbukti terjadi karena 30 orang pembelot dari BN yang diharapkan akan memperkuat posisinya ‘membatalkan’ kepindahannya. Anwar Ibrahim sendiri menyatakan menolak jalan kekerasan dalam upayanya menumbangkan rezim Badawi karena ditakutkan akan menjadi alasan bagi pemerintah untuk beritndak refresif.

Jika melihat pada kedua di atas terlihat adanya pola yang sama yang melatarbelakangi penuduhan terhadap Anwar Ibrahim, yaitu ia adalah ancaman yang sangat nyata bagi eksistensi pemerintah yang sedang berkuasa. Bedanya, pada kasus pertama ia berada di dalam sistem yang ingin dirombaknya, sedangkan pada kasus kedua ia berada di luar sistem dan hendak menggulingkan pemerintahan. Kekuatan Anwar Ibrahim jelas tak bisa diremehkan mengingat besarnya simpati masyarakat terhadapnya. Kekuatan ini bahkan semakin membesar seiring dengan tidak terbuktinya tuduhan tindak asusila terhadapnya. Ia semakin mendapat simpati dalam masyarakat.

Tidak hanya bagi pemerintahan, Anwar Ibrahim juga sebenarnya ancaman bagi para raja-raja lokal yang selama ini memiliki hak politik yang sangat besar dari pemerintah. Mereka tidak dipilih oleh rakyat namun memiliki kekuasaan besar untuk menetapkan dan membatalkan suatu hukuman atau konstitusi. Suatu hal yang juga menjadi sasaran kritikan Anwar Ibrahim selama ini. Dalam hal ini Anwar Ibrahim sebenarnya sedang bertarung dengan masyarakat dan kebudayaannya sendiri. Melawan Anwar Ibrahim secara pemikiran hanya akan semakin membuatnya semakin mendapat simpati dari masyarakat, karena ia memang selalu menjanjikan reformasi jika ia terpilih sebagai Perdana Menteri. Tuduhan asusila jelas merupakan cara tercepat dan termurah yang bisa dilakukan bagi Anwar Ibrahim.

Jika pada kedua kasus sebelumnya Anwar Ibrahim kemudian terbukti tidak melakukan apa yang dituduhkan padanya, mengapa pada tuduhan ketiga ini pun juga menggunakan tuduhan yang sama?

Jelas ini merupakan upaya pengulangan (repitasi) secara terus-menerus dengan harapan bahwa dengan kondisi yang terus berulang maka perlahan ia akan menjadi keyakinan bagi masyarakat bahwa Anwar Ibrahim memang seorang yang tak bermoral dan asusila. Dalam hukum Malaysia kasus asusila adalah sebuah persoalan besar dan bisa menjadi berarti ‘hukuan mati’ bagi pelakunya. Cara yang sama telah dilakukan Orde Baru di Indonesia dalam menghadirkan ingatan kolektif pada masyarakat terhadap PKI. Pada masa Orba, setiap tahun dilakukan pemutaran film Kebiadaban G30S/PKI dengan suatu tujuan menghadirkan setiap saat ingatan pada masyarakat pada berbahaya dan sadisnya PKI (komunisme).

Jika memperhatikan ketiga kasus tuduhan ini secara berurutan, terlihat bahwa pada setiap kasus mengalami peningkatan tingkat kecanggihan tuduhan. Pada kasus pertama tuduhan diberikan begitu saja, pada kasus kedua adalah adanya pelapor dari orang terdekat Anwar Ibrahim sebagai korban dan ketiga adalah melalui video rekaman dengan kualitas yang sangat jelek, yang kemungkinan disengaja untuk mengaburkan subjek yang ada dalam video tersebut namun cukup untuk menggambarkan kemungkinan siapa yang berada dalam video tersebut. Kecanggihan dalam tuduhan asusila III ini bukan hanya karena adanya bukti berupa rekaman video tetapi juga karena Datuk Shazryl Eskay Abdullah, salah seorang dari trio Datuk D, tiga orang yang pertama kali mempertontonkan rekaman ini di depan readktur media 21 Maret 2011 lalu, telah mengakui bahwa sosok ketiga dalam rekaman itu adalah dirinya.

Lalu apakah tuduhan ketiga ini juga memiliki tendensi politik sebagaimana kasus pertama dan kedua?

Jika memperhatikan konteks yang terjadi saat ini maka besar kemungkinan ini juga merupakan suatu bentuk rekayasa. Apalagi trio Datuk D dikenal luas sebagai pendukung UMNO. Dan Anwar sudah memberi pernyataan bahwa fitnahan ini (lagi-lagi) datangnya dari UMNO. Tujuannya tentu saja untuk mempengaruhi opini publik. Anwar Ibrahim jelas masih merupakan ancaman nyata bagi pemerintahan yang berkuasa. Apalagi kemudian terdapat sejumlah peristiwa yang dimana Anwar Ibrahim terlibat di dalamnya.

Sebagaimana banyak diberitakan, pada bulan Desember 2010 lalu Anwar Ibrahim mendapat sanksi skorsing dari dewan rakyat selama 6 bulan karena tuduhannya bahwa pemerintah sedang mengadopsi metode Yahudi, melalui konsep ‘Malaysia Satu’. Anwar menyamakan slogan nasional yang diserukan Perdana Menteri Najib Razak, ”Malaysia Satu”, meniru slogan kampanye mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak pada tahun 1999. Pernyataan Anwar ini memicu kemarahan pemerintah dan para pendukungnya. Seperti dipahami, slogan nasional ”Malaysia Satu” merupakan kebijakan nasional negeri jiran itu untuk mendorong kesatuan multiras. Pernyataan itu peka karena Malaysia mendukung Palestina.

Selain itu, masih terkait kasus asusial II sebelumnya, banyak spekulasi lain yang berkembang bahwa kasus sodomi II tersebut disebut-sebut didalangi Najib Razak, Deputi PM pada saat itu dan kini menjabat sebagai PM Malaysia. Indikasinya, beberapa hari sebelum melaporkan kasusnya ke polisi, Saiful Azalan, yang mengaku korban sodomi, bertemu dengan Najib Razak.

Najib Razak sendiri pada saat itu sedang dalam posisi kritis karena dugaan keterlibatannya dalam berbagai kasus, termasuk kasus pengadaan kapal selam buatan Prancis maupun kasus pembunuhan wanita Mongolia. Dua dari tiga terdakwanya adalah pasukan elite polisi yang bertugas mengawal Deputi PM Najib Razak. Seorang terdakwa lain, Abdul Razak Baginda, analis politik dan kawan dekat Najib Razak, bahkan divonis bebas. Vonis ini sesuai dengan SMS Najib kepada Razak Baginda yang bocor dan menghebohkan. Isinya, antara lain, agar Baginda bersabar karena ia akan bebas.

Jika spekulasi ini benar, apakah ini masih bagian dari dendam Najib pada Anwar? Kita masih terus menunggu bagaimana akhir dari kisah Anwar Ibrahim ini. Apalagi kemudian ada usul untuk menayangkan video rekaman ini di depan anggota parlemen sebelum akhirnya mereka menyimpulkan kebenaran dari video tersebut dan bagaimana sanksi yang harus diberikan pada Anwar jika memang terbukti. Usulan ini jelas adalah jebakan bagi Anwar karena bagaimana pun kelompok Barisan Nasional yang pro-pemerintah masih merupakan kekuatan dominan di parlemen, yang sudah memiliki preferensi dan sikap apriori terhadap Anwar. Di sisi lain penayangan ini kemungkinan diharapkan akan dapat mempengaruhi sikap para anggota parlemen oposisi pendukung Anwar karena sosok yang terekam dalam video tersebut memang mirip dengan Anwar meskipun terlihat samar-samar. Selain itu, media di Malaysia pun, yang memang selama ini oleh Anwar sendiri dinilai kurang bersahabat dengannya, secara jor-joran mengangkat masalah ini di pemberitaan mereka. Ini jelas neraka bagi Anwar Ibrahim.

Akankah sekuel Die Hard III ini akan berakhir dengan kemenangan bagi Anwar Ibrahim sebagaimana kemenangan John McClane dalam sekuel Die Hard versi film, meskipun berakhir dalam keadaan babak belur dan ia berjalan gagah perkasa keluar dari kobaran api? Jawabannya tentu saja akan kita temui di akhir cerita.

Masalah Utama Papua Bukanlah Saparatisme

Masalah Papua kini mencuat lagi, di tengah kasak-kusuk pemberitaan media mengenai Kasus Bank Century dan konflik Sri Mulyani – Aburizal Bakrie. Densus 88 dengan gagah berani kembali mendapatkan korbannya. Kali ini terjangan peluru mereka bersarang di tubuh seorang Kelly Kwalik, yang dituding sebagai pimpinan kelompok saparatisme yang berbahaya dan kerap membuat onar. Pertanyaannya,  apakah memang saparatisme masih merupakan momok di Bumi Cenderawasih itu? Seberapa besar potensi ancaman mereka, dan apakah benar-benar semua aksi kekerasan di papua selama ini benar-benar adalah ‘kerjaan’ mereka.


Banyak keluh kesah dari teman-teman di Papua melalui catatan-catatan mereka di facebook, ataupun diskusi di berbagai forum, yang beberapa di antaranya merupakan informasi yang jarang kita temui melalui media-media mainstream. Kita tentunya tidak bisa mengklaim informasi itu sebagai sebuah kebenaran mutlak, tapi tetap saja bisa menjadi rujukan dan informasi alternatif bagi kita.

Sejumlah hal yang mereka ungkapkan antara lain. Pertama, keberadaan gerakan sparatisme di Papua boleh dikata antara ada dan tiada. Meski secara organisasi mereka memang masih eksis, namun jumlah dan militansi mereka sudah sangat berkurang. banyak yang menyangsikan aksi-aksi kekerasan yang terjadi di papua selama ini murni dilakukan oleh OPM ini, karena modusnya yg sangat di luar ‘pakem’ OPM yang ada selama ini. Kedua, sejak tahun 2002 dimana status Otsus atau otonomi khusus diberlakukan, Papua telah mendapat suntikan dana dari pusat sebesar Rp 28 triliun, baik dalam bentuk dana otsus, maupun DAU, DAK dan sebagainya, sementara tak ada hasil pembangunan yang nyata terlihat sebanding dengan besarnya dana tersebut. Kemana dana-dana itu? Apakah ia menyusut dalam prosesnya dari pusat ke daerah ataukah menyusut justru setelah sampai ke daerah. jika jumlah itu memang benar adanya, maka itu pastilah kasus korupsi yang sangat besar. Kita rata-ratakanlah 28 triliun dibagi 7 tahun yang berarti sekitar 4 triliun setiap tahunnya. Pada kenyataannya, berapa banyak sekolah, pelayanan kesehatan, jalanan dan fasilitas publik terbangun? Mengapa harga semen misalnya masih bisa mencapai Rp 1 juta/zak-nya jika pemerintah telah berupaya memenuhi setiap pelayanan publik yang ada? Ini semua adalah sumber kekecewaan yang terkadang menyulut militansi masyarakat Papua. Ketiga, pendekatan penyelesaian masalah yang dilakukan pemerintah selama ini, melalui TNI/Polisi, yang sangat refresif, anarkis dan mengabaikan pendekatan persuasif dan bersahabat pada masyarakat Papua. Dengan pendekatannya selama ini TNI/Polisi sebenarnya telah menciptakan teror baru bagi masyarakat. Ada sebuah paradigma yang terbangun bahwa para aktivis saparatisme ini adalah ‘musuh negara’ yang harus dibinasakan alih-alih melihat mereka sebagai sekelompok masyarakat yang kecewa dan butuh penjelasan tentang ketidakadilan yang mereka terima. Keempat, kalau pemerintah suskes dalam rekonsiliasi di Aceh, kenapa mereka tidak mampu melakukan hal yang sama di Papua? Ada banyak spekulasi yang berkembang di kalangan aktivis mengenai hal ini, di antaranya bahwa memang Papua akan selalu dikondisikan seperti itu karena terkait dengan masalah anggaran yang otomatis akan berhenti dikucurkan jika Papua sudah benar-benar aman. Ini hanya spekulasi yang tidak kita ketahui kebenarannya secara pasti, tapi toh desas-desus ini berpotensi semakin merusak citra TNI/Polisi. Kelima, ada pula anggapan tentang akar persoalan Papua sebenarnya adalah pada ‘kecurangan’ pemerintah Indonesia pada saat PEPERA dilakukan pada tahun 1969, yang tidak hanya penuh manipulasi, tapi juga intimidasi pada rakyat Papua agar lebih mendukung memihak ke RI. Terkait dengan hal ini, ada tawaran bagaiman jika dilakukan investigasi terhadap hal tersebut mengingat sejumlah tokoh-tokoh Papua yang terlibat dalam PEPERA tersebut masih hidup. Ini tentunya bukan pekerjaan yang mudah karena selain dari itikad baik dari pemerintah sendiri untuk mendukung upaya ini, karena pemerintah tentunya sudah tidak ingin kecolongan dengan lepasnya Papua dari NKRI seperti ketika kasus Timor-Timur, juga karena kompleksitas masalah ini dilihat dari suduu pandang internasional. Ini seperti membuka luka lama, yang tidak hanya memperhadapkan pemerintah Indonesia dengan rakyat papua, tapi juga dengan pemerintah Belanda.

Lalu bagaimana kita seharusnya melihat rumitnya persoalan di Papua?

Menurut saya memang harus ada perubahan paradigma atau mindset dari pemerintah kita dalam melihat masalah Papua agar tidak hanya melihatnya sebagai masalah saparatisme belaka, yang tercermin dari sikap dan pendekatan yang mereka lakukan. Selain itu ada banyak persoalan yang sebanarnya jauh lebih penting untuk segera dituntaskan, misalnya pemerataan pembangunan, dan keadilan atas akses pelayanan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial lainnya. Pemerintah pun harus mengusut secara tuntas semua aliran dana pembangunan di Papua, mencari sumber kebocorannya dan memperketat pengawasan penggunaan anggaran. Jangan sampai selama ini pemerintah ‘merasa’ atau terlalu ‘ge-er’ banyak berbuat untuk Papua namun ternyata dalam kenyataannya sangat berbeda.

Selain itu, faktor budaya juga tak kalah pentingnya. Selama ini selalu ada kesan mensubordinasikan masyarakat Papua tidak hanya kaitannya dengan pelayanan pemerintah tapi juga dari citra yang dibangun oleh media yang memperlakukan masyarakat Papua sebagai masyarakat kelas dua dan bahkan sering kali dijadikan bahan olok-olokan. Dengan kondisi ini maka integrasi budaya Papua ke kebudayaan nasional akan semakin sulit dilakukan karena mereka (rakyat Papua) pun akan selalu melihat diri mereka sebagai sebuah entitas yang berbeda atau melihat diri mereka sendiri sebagai ‘the others’ karena sikap kita pun yang terkadang melihatnya seperti itu. Harus ada sanksi bagi media ataupun siapapun yang mempertunjukan sikap rasis terhadap masyarakat Papua atau masyarakat di bagian Indonesia lainnya. Harus ada upaya menghilangkan anggapan bahwa Jakarta lah sebagai ‘the riil Indonesian’, atau masyrakat Jakarta ataupun Jawa sebagai kelas berstrata lebih tinggi dibanding masyarakat di Indonesia bagian lainnya.

Dalam Politik yang Berlaku Hanyalah Kepentingan

Pascakeputusan MA yang membatalkan cara perhitungan suara tahap kedua KPU pada Pileg lalu, benar-benar membuktikan kebenaran adigium “Tak ada kawan dan lawan abadi dalam politik, yang abadi hanyalah kepentingan”.

Pada sebuah diskusi yang disiarkan ANTV yang membahas polemik keputusan MA terkait masalah pileg, menghadirkan dua kubu yang berbeda plus KPU. Kubu pertama adalah mereka yang pro dengan keputusan MA. Tentu saja mereka adalah pihak yang akan diuntungkan dengan keputusan MA ini, antara lain Zainal Maarif dari Partai Demokrat dan Indra J Piliang dari Partai Golkar. Dari yang kontra atau menolak putusan ini adalah antara lain, yang dikenal luas masyarakat, adalah Fuad Bawazier dari Partai HANURA. Dari KPU sendiri diwakli I Gusti Putu Artha, anggota KPU yang paling populer dan dikenal taktis dalam menjawab pertanyaan yang ditujukan pada KPU sehingga kerap dianggap sebagai Jubir KPU.

Yang menarik dari diskusi ini tentunya adalah duduknya Zainal Maarif dengan Indra J Piliang pada posisi yang sama dan di sisi lain Indra J Piliang harus berhadap-hadapan dengan Fuad Bawazier, kawan satu gerbong pada Pilpres yang lalu. Pernyataan indra J Piliang bahwa KPU tidak sepenuhnya independen dalam memutuskan suatu keputusan dibantah oleh Fuad yang justru menilai MA tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri apa yang sebenarnya menjadi urusan KPU. Baik Zainal maupun Indra ‘bersatu kata’ meski kedua partai yang menaungi mereka belum benar-benar sepaham dengan hasil Pilpres kemarin. Indra dan Fuad pun harus mengakhiri ‘bulan madu’ yang dulu begitu ‘mesra’ saling mendukung dan menopang kepentingan masing-masing.

Bagi yang melek politik, ini tentunya dianggap sebagai hal yang lumrah dan ‘biasa’ dalam dunia politik, bahwa kawan hari ini bisa jadi lawan di kemudian hari. Tapi bagi masyarakat umum saya menjadi khawatir hal ini tidak diterima dengan baik alias menjadi shock karenanya. Hasilnya apa? Mereka pada akhirnya menjadi bersikap apatis dengan politik. Salah seorang teman saya, yang saya kenal begitu menggebu-gebu mendukung salah satu calon presiden pada pilpres lalu adalah salah satu contoh. Ia tiba-tiba menjadi muak dan membenci para politisi dan menajiskan mereka dengan segala sepak terjangnya yang, katanya, hanya memikirkan diri sendiri dan tak pernah sedikit pun memikirkan kepentingan rakyat banyak. Meski dengan mulut berbusa-busa saya menjelaskan hakikat politik sebagai pencarian sebuah keharmonisan melalui titik konfromi tidak mampu (atau tidak ingin ) dipahami oleh akal sehatnya. Ia memang selalu memandang segala sesuatu secara hitam putih, berbeda dengan dunia politik yang justru berada di wilayah abu-abu.

Saya lalu berpikir bahwa mungkin lebih banyak lagi masyarakat kita yang memiliki pemaknaan dan pemahaman yang sama dengan teman saya ini. Jika tujuan partai politik salah satunya adalah memberikan pendidikan bagi masyarakat, seharusnya parpol memiliki tanggungjawab yang lebih besar untuk ‘mendidik’ masyarakat dengan berpolitik secara sehat dan bertanggung jawab. Ini berarti bahwa setiap parpol harus memiliki konsep tersendiri yang mudah diintegrasikan dengan pemahaman dan kepentingan masyarakat. Namun sejauhmana parpol di Indonesia memiliki konsep tersebut? Pada kenyataannya parpol di Indonesia lebih banyak berkutat pada kepentingan sendiri alih-alih memikirkan konsepsi apa yang akan ditawarkan pada masyarakat. Meski tak ada yang salah dengan adigium bahwa “Tak ada kawan dan lawan abadi dalam politik, yang abadi hanyalah kepentingan”, tapi seharusnya para elit parpol bisa bersikap arif dalam segala tindakan mereka. Setidaknya mereka punya setiap jawaban dari seluruh pertanyaan masyarakat atas segala sikap dan tindakan tersebut.

Takaran Demokrasi Manakah yang Harus Kita Terima?

Pada Kompas hari ini, Minggu (26/07), memuat sebuah berita tentang Iran berjudul "Masyarakat Internasional Memprotes Rezim Iran." Sekilas tak ada yang aneh dari judul ataupun isi dari artikel ini, namun jika kita mencermati lebih dalam setidaknya ada beberapa hal (kejanggalan) yang mesti kita kritisi dalam artrikel tersebut.

Hal pertama adalah, pemilihan judul dengan menggunakan kata "masyarakat internasional". Penggunaan kalimat ini akan membuat pembaca mengartikannya bahwa "dunia" memprotes rezim Iran atau dengan kata lain sebagian besar orang di dunia ini memprotes rezim Iran, karena menggunakan kata "masyarakat" yang bisa berarti sekumpulan individu dalam jumlah yang banyak. Dengan judul tersebut, si penulis pesan, penulis artikel tersebut, sebenarnya mengatakan pada kita bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintahan Iran dengan memenangkan Ahmadinedjad sebagai presiden pada Pilpres yang lalu, hasilnya ditolak dan dikecam oleh sebagian besar orang di dunia ini. Benarkah demikian?

Hal kedua, Jika kita membaca isi berita maka gambarannya tidak akan sedahsyat judulnya. Pada kenyataannya yang melakukan demonstrasi hanyalah sebagian kecil orang di dunia ini, yang kebanyakan adalah aktivis yang memang kerjaannya demonstrasi jika melihat sesuatu kondisi yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Yang berorasi menolak Ahmadinedjad hanyalah sekumpulan orang yang anti-Ahmadinedjad yang memang akan banyak kita temui di Barat, yang tak tahan dengan sepak terjang seorang Ahmadinedjad yang berani berkata "tidak" kepada mereka. Judul ataupun isi berita tersebut terlihat sangat tendensius mengarahkan opini pembaca bahwa Ahmadinedjad memang patut ditolak meskipun ia telah memenangkan pemilihan secara demokratis menurut takaran siapapun yang kita inginkan. Jika media selama ini dianggap sebagai pilar keempat dari demokrasi, mengapa mereka harus menjadi penghambat bagi jalannya proses demokratisasi itu sendiri? Takaran demokrasi manakah yang harus kita terima?

(Takutnya media di Indonesia juga sudah seperti ini kondisinya).

Kejanggalan lainnya tidak berkaitan dengan judul atau isi berita secara langsung tapi terkait secara umum dengan isu demokratisasi itu sendiri secara umum. Pertanyaan saya, kapan sebuah negara dikatakan demokratis, khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pemilihan umum yang mereka lakukan? Siapa yang berhak mengukur dan mengklaim bahwa sebuah negara sudah demokratis atau tidak? Selama ini jawaban yang saya temukan dari berbagai realitas yang terjadi, dari semua klippingan berita yang saya kumpulkan, bahwa negara baru demokratis jika sesuai dengan keinginan Amerika Serikat dan sekutu-sekutu Baratnya. Ketika Iran melaksanakan pemilu dan yang memenangkannya adalah seorang yang selama ini sangat dibenci oleh AS dan Eropa, seperti halnya Ahmadinedjad di Iran, maka pemilu itu dikatakan penuh kecurangan dan harus ditolak. Kasus yang sama dapat kita lihat pada saat Allende di Chili memenangkan pemilihan di Chili pada tahun 1973 namun tidak direstui oleh AS, sehingga digagaslah pemberontakan yang dipimpin Pinochet (seorang Jenderal pro-Amerika). Allende ditolak karena ia adalah seorang komunis, dimana kemenangannya dalam pemilu di Chili dianggap sebagai sebuah inovasi baru bagi pemerintahan komunis yang tidak mengambil alih kekuasaan bukan melalui kekerasan (revolusi) tetapi melalui jalan pemilu yang demokratis. Kemenangan Allende dianggap sebagai sebuah potensi ancaman baru bagi kepentingan AS di Amerika Latin.

Beda misalnya, ketika di Indonesia meski pelaksanaan Pilpresnya penuh kecurangan dan kejanggalan, namun AS tidak bergeming atau bereakasi sedikit pun, karena yang terpilih memang adalah "orang-orang" yang dianggap "memahami" betul kepentingan mereka.

Lalu takaran demokrasi mana lagikah yang harus kita terima?

Tantangan Partai Golkar: Oposisi versus Kekuasaan

Ketika di awal-awal masa Pilpres, wacana pemerintahan kuat menjadi salah satu teman dalam diskursus politik tanah air. Saya sebenarnya agak dengan jengah dengan peristilahan ‘pemerintahan yang kuat’ dengan merujuk pada sebuah pemerintahan yang secara bebas bisa menjalankan programnya tanpa adanya hambatan apa-apa dari kelompok oposisi (kelompok di luar pemerintahan). Dalam pandangan saya ‘pemerintahan yang kuat’ justru bisa terwujud jika didukung oleh adanya oposisi yang bisa mengontrol jalannya pemerintahan. Coba kita bayangkan bagaimana jadinya jika pemerintahan berlangsung tanpa adanya kontrol dari oposisi: pemerintahan yang otoriter.

“Pemerintahan yang kuat” seperti inilah yang akan dibangun oleh rezim pemerintahan yang akan datang (jika SBY benar-benar menang dalam Pilpres sekarang) dengan mencoba merangkul kembali Partai Golkar, yang berpotensi menjadi oposisi yang kuat bila berada di luar kekuasaan.

Tapi siapkah Partai Golkar menjadi partai oposisi seperti yang dilakukan oleh PDIP selama ini? Apakah ia siap untuk tidak tergoda untuk dirangkul kembali dalam pemerintahan, meski dengan hanya 2 - 3 kursi di kementerian, sementara selama ini ia tidak terbiasa berada di luar kekuasaan?

Pilihan tentunya ada di Partai Golkar sendiri. Jika kali ini ia bisa melanggar kebiasaan tersebut, maka, selain ia bisa menegakkan harga dirinya, ia juga bisa memberi citra yang lebih baik bagi partai ini pada masyarakat. Mungkin ini bagian dari upaya reformasi partai ini untuk menjadi partai politik yang benar-benar peduli dengan kepentingan masyarakat.

Simulakra Pilpres: Si Akbar yang Belum Juga Bisa Menerima Kekalahan

Akbar, seorang teman saya, adalah pendukung salah satu pasangan Capres/Cawapres pada Pilpres 2009 lalu. Ia bukan tim sukses, bukan seorang yang melek politik, bukan seseorang yang akan mendapat apa-apa jika calonnya terpilih, selain mungkin, kepuasan batin belaka. Meski bukan tim sukses ia dengan sukarela ikut mengiklankan capres andalannya. Terkadang dalam sehari 3 (tiga) kali SMS-nya nongol di HP saya. Ia mengajak dan menyarankan dengan bahasa yang kerap membuat kita tersenyum-senyum. Di setiap pertemuan dengannya pun ia sering, bahkan mungkin selalu hanya membicarakan kehandalan capres pilihannya, sambil tertawa ceria penuh kehangatan dan kebahagiaan.

Beberapa saat setelah hasil Quick Count Pipres dirilis di hampir semua stasiun TV, tiba-tiba ia muncul di depan kamar saya dengan wajah yang masam dan tak bergairah. Ia terlihat frustasi berat. Dan saya pun sudah menduga-duga penyebab perubahan sikapnya itu.

Ia bersedih dengan kekalahan calon andalannya, meski masih versi QC. TV yang sedang menyala di kamar tiba-tiba ia matikan. “Siaran TV hanya membuat semakin frustasi,” katanya gusar. Berhari-hari kemudian ia pun enggan melihat TV. TV bahkan menjadi ‘makhluk’ yang paling dibencinya sedunia, selain Koran dan berita-berita di internet.

Awalnya saya menertawakan saja sikapnya tersebut. Secara bercanda saya katakan tak usah bersedih. Toh calonnya saja menerima dengan lapang dada dan senyum-senyum, koq dia malah tidak bisa menerima. Tapi ia tak menanggapi saran tersebut. Ia malah marah dan pergi sambil mengumpat-umpat. Anak yang aneh. Begitulah kira-kira yang terbersit di pikiran saya saat itu.

Lalu saya bertemu dengan teman-teman saya yang lain, di berbagai even. Sikap mereka tak jauh beda dengan yang dialami oleh Akbar. Mereka umumnya orang-orang yang frustasi dengan sebab yang sama: kekalahan Pilpres. Ternyata bukan hanya Akbar yang mengalami rasa frustasi itu, ada banyak Akbar-Akbar yang lain yang bahkan jauh lebih frustasinya. Ada banyak tingkah mereka, mulai dari boikot menonton TV dan membaca berita, hingga mencari kegiatan-kegiatan yang bisa menghilangkan rasa gundah di hati mereka, seperti mancing, berkaraokean dan lainnya.

Kenapa mereka begitu terluka? Toh tak ada bedanya jika calon yang terpilih adalah calon pilihan mereka atau bukan. Toh mereka tidak akan menjadi lebih kaya karenanya. Toh Indonesia tak akan jauh beda dari yang dulu, sekarang dan yang akan datang? Yang berganti hanya pemimpin, sementara cara mereka memimpin tak akan jauh bedanya dengan yang sebelum-sebelumnya. Kemiskinan dan pengangguran akan tetap menghantui dimana-mana. Kekerasan refresif aparat akan tetap menjadi santapan berita sehari.

Inilah simulakra Pilpres. Dengan iklan-iklan dan janji-janji para capres/cawapres kita telah mampu membius dan memanipulasi keinginan dan harapan masyarakat ‘seakan-akan’ berkaitan dengan perikehidupan mereka secara langsung.

Sangatlah tidak bijak jika pemerintah kelak menutup mata dengan semua keinginan-keinginan mereka: harapan akan Indonesia yang lebih baik. Daripada lebih memikirkan kompisisi kabinet, kenapa mereka tidak secara langsung mendengar rintihan-rintihan masyarakat yang penuh harap ini. Berikan mereka bukti, bukan janji. Buktikan bahwa mereka memang lebih pantas memimpin negeri ini dibanding calon lain.

Bagaimana Jika Hasil KPU Berbeda dengan Quick Count? (atawa Suara Quick Count Suara Tuhan?”)

Sejumlah lembaga survei telah merilis hasil Quick Count (QC) mereka segera setelah Pilpres 2009 diadakan. Pemenang Pilpres QC serta merta berpesta pora menyambut kemenangan ini, seperti yang telah mereka perkirakan, melebihi 50% dan di atas 20% di 22 provinsi. Ada yang sudah buang handuk, namun ada juga yang masih menunggu-nunggu, sambil berharap-harap bahwa kali ini QC keliru.

Mari kita berandai-andai. Bagaimana jika kali ini ternyata hasil QC keliru? Anggaplah terjadi fenomena Black Swan (kejadian tak terduga yang bisa mengubah segalanya), dimana QC kali ini ditakdirkan untuk keliru? Anggaplah KPU, misalnya, berdasarkan rekap data manual, menyatakan kemenangan SBY tidak mencapai 50% dan untuk itu harus diadakan putaran kedua? Keputusan manakah yang harus diikuti? Bagaimana masyarakat menanggapi hasil yang berbeda tersebut? Apakah SBY, yang sudah terlanjur bertelpon-telponan perihal kemenangannya dengan JK dan berbagi-bagi jatah kabinet, bersedia menerima hasil tersebut?

QC pada intinya adalah kontrol, bukan sebuah kepastian yang sesungguhnya. Dengan pengalaman yang sudah ada hasil QC biasanya hampir sama dengan hasil yang dirilis KPU kemudian (margin errornya biasanya hanya sekian persen saja, 1 hingga 5% lah). Tapi apakah memang QC memang tidak pernah keliru?

Saya berpikir, kita belum siap dengan pertanyaan tersebut. Selama ini kita telah, dengan sadara atau tidak, mengamini apa saja yang dikatakan lembaga survei, karena referensi keakuratan yang berulang-ulang. Dan karenanya kita pun bersama-sama sepakat, secara sadar atau tidak, bahwa “suara QC atau adalah suara Tuhan”. Sabda yang tak boleh dipertanyakan keabsahannya.

Saya pun masih belum bisa menduga-duga jika tiba-tiba sabda QC ini mengalami kekeliruan. Sebagian karena belum siap dengan jawabannya, sebagian karena saya mungkin termasuk orang yang menganggap “sabda QC adalah sabda Tuhan”. Bagaimana dengan Anda sendiri?

BERMODAL KOPIAN KARTU KELUARGA (KK) KELILING MENCARI TPS

Siapa bilang tingkat kesadaran masyarakat rendah untuk mengikuti Pilpres? Anggapan ini setidaknya termentahkan dengan melihat semangat Haji.R dalam mencari TPS untuk ikut mencontreng dengan bermodalkan kopian Kartu Keluarga (KK).

Sekitar pukul 8.30 Wita, Haji.R, berumur sekitar 70-an tahun, warga BTN Asal Mula, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dengan sepeda bututnya datang ke TPS 14 dengan maksud ikut mencontreng. Sebelum masuk ke TPS ia bertanya kepada saya, dimana ia bisa mendaftar untuk pencontrengan. Saya pada saat itu kebetulan sedang menunggui teman yang lagi menunaikan haknya sebagai warga negara yang baik. Saya sendiri sebelumnya sudah mencontreng di TPS sebelah (TPS 16). Saya lalu menunjukkan tempat pendaftaran pencontrengan (TPS 14) yang tepat di depan saya. Ia kelihatan bingung. Katanya ia tidak mendapat undangan untuk ikut mencontreng. Ia juga tidak punya KTP, meskipun ia tahu namanya ada di DPT. Hanya saja sekarang ia bingung karena tidak mengetahui pasti di TPS mana namanya terdaftar. Ia mendapat informasi kalau namanya ada di TPS yang berada di daerah sekitar pemondokan mahasiswa UNHAS, yang berjarak sekitar 200 m dari kediamannya. Di kawasan pemondokan mahasiswa Unhas Tamalanrea sendiri – yang terletak di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalnarea , Makassar—terdapat 3 TPS yang berdekatan, yaitu TPS 14, 15 dan 16. Ia lalu memperlihatkan kopian KK yang dimilikinya. Saya pun menemaninya ke petugas pendaftaran. Karena hanya memiliki kopian KK, petugas KPPS awalnya menolak untuk melayani. Petugas KPPS itu berdalih tidak bisa melayani karena bisa saja kopian itu sudah direkayasa. “Tidak bisa dilayani kalau hanya kopiannya Pak. Nanti saksi protes,” kata petugas itu sambil menunjuk ke dua orang saksi yang ada di TPS itu (Saksi pasangan SBY-Budiono dan JK-Wiranto). Pada saat itu TPS masih sepi. Saya menyarankan untuk dicek saja, karena menghargai usaha orang tua itu. Petugas KPPS lainnya pun mengabulkan permintaan itu. Setelah beberapa saat dicek ternyata nama orang tua itu tidak terdapat dalam daftar pemilih.

Pak Haji itu kelihatan kecewa dan segera menuju sepedanya. “Saya akan cek di TPS sebelah, mudah-mudahan nama saya ada di situ,” katanya. Pada pemilihan legislatif lalu ia mengaku tidak ikut mencontreng, tapi untuk Pilpres ini ia memaksakan untuk ikut. “Saya punya calon andalan dan mudah-mudahan suara saya bisa membantu. Ini bentuk sedekah saya padanya,” katanya tanpa menyebut nama calon yang dimaksud.
Ia pun mengendarai sepedanya menuju ke TPS 16, yang berjarak sekitar 75 meter dari TPS 14. Sekitar sepuluh menit kemudian saya bertemu kembali dengannya di jalan. Katanya, namanya juga tidak terdapat di TPS 16. “Mungkin ada di TPS 15,” ungkapnya dengan ngos-ngosan. Keringat mengucur di wajahnya karena panas matahari pagi yang terik. “Kalau di TPS 15 juga tidak ada, mungkin ada di TPS lainnya,” ujarnya lagi, sambil bertanya lokasi TPS lain yang terdekat dari lokasi tersebut.

Ia mengaku bertekad untuk mencari TPS dimana namanya tercantum, dimana pun itu.

MEREKATKAN KEMBALI BANGSA YANG TERCERAI BERAI

Ketika hasil Quick Count telah selesai dirilis oleh sejumlah lembaga survey di TV, seorang teman mengirim SMS dengan tulisan berhuruf capital: JK BABAK BELUR KARENA ISU SARA. Besoknya di sebuah Koran lokal di Makassar seorang tokoh akademisi terkemuka di Makassar yang bergelar Professor di bidang ekonomi secara inplisit menyatakan kekalahan JK juga terkait dengan isu SARA, yang sempat dilontarkan AM di sebuah kampanye di Makassar. Saya pun mendengar rasa frustasi dimana-mana, dari banyak teman yang saya telpon menyatakan kekalahan JK lebih karena JK bukanlah seorang Jawa. Apalagi kemudian di sebuah media terdapat pernyataan seorang gubernur dan Raja Jawa yang juga petinggi Golkar, yang menyatakan bahwa kekalahan JK bukanlah kekalahan Golkar semata, tapi karena persoalan figur semata.

Pipres memang telah menyisakan berbagai persoalan, termasuk berpotensi pada disintegrasi bangsa. Ironisnya lagi, sejumlah kawan-kawan di Makassar bernostalgia pada peristiwa Lengsernya Habibie di tahun 1999 (yang lalu melahirkan sentiment kedaerahan dan bahkan muncul sebuah gerakan yang dipelopori mahasiswa yang bernama “Sulawesi Merdeka”), dengan mengaitkannya dengan konteks sekarang. “Ini adalah kekalahan Sulsel Jilid II,” seloroh seorang teman, yang jelas-jelas sudah sangat berbau SARA.

Ini adalah hal yang buruk bagi masa depan demokrasi kita. Tugas pemerintahan mendatang untuk menetralisir hal ini dengan baik. Bukan semata dengan, misalnya, mengangkat AM atau tokoh Sulsel lainnya sebagai menteri maka persoalan ini akan tuntas. Butuh sebuah upaya yang lebih dari itu. Butuh sebuah komitmen dan langkah yang besar untuk menyatukan bangsa ini sebagai sebuah “Bhinneka Tunggal Ika” yang utuh. Merekatkan kembali bangsa yang telah tercerai berai.

Nurani: Surat Terbuka untuk JK

Apa yang salah dengan demokrasi kita? Masyarakat Sulawesi Selatan telah berbondong-bondong memberi pilihannya pada Pilkada lalu, tiba-tiba semua pengorbanan itu menjadi sia-sia hanya karena sebuah putusan yang berangkat dari logika dan landasan hukum yang tak bisa dipahami oleh siapa pun, bahkan oleh pakar yang telah puluhan tahun mendalami subtansi permasalahan tersebut sekalipun.

Siapa yang tercederai dengan semua itu? Apakah bangunan demokrasi yang telah kita bangun dengan susah payah selama ini, ataukah nurani rakyat yang memang selalu terluka oleh logika-logika kekuasaan yang tak terpahami, bahkan oleh seorang yang tak terawam sekalipun?

Tapi kita juga bisa berkilah, bahwa inilah cerminan wajah bangsa kita selama ini. Meski mengklaim diri sebagai negara hukum, namun hukum tidak pernah benar-benar bisa ditegakkan. Seorang yang telah merampok negara bermilyar-milyar, atau seorang pengusaha yang telah mengibiri hutan-hutan kita demi mengisi perut sendiri, bisa dengan bebas melenggang dari tuntutan hukum, meski semua orang tahu bahwa ia bersalah.

Kita pun bisa berkilah, bahwa dalam sebuah proses menuju kematangan, kadang harus mengorbankan sesuatu demi sesuatu yang lebih subtansial. Kita bisa mengabaikan nurani demi tujuan-tujuan tersebut. Lalu kita akan mencontohkan pengalaman negara lain yang bahkan butuh puluhan tahun demi menata demokrasinya. Amerika saja butuh waktu 50 tahun lebih menata demokrasinya apalagi kita yang masih seumur jagung ini. Itulah yang biasa kita katakan.

Hanya saja, sampai kapan kita akan bertahan dengan apologi-apologi seperti itu? Kita memang masih terus belajar dan belajar dalam memahami dan menjabarkan demokrasi secara lebih matang, namun bukankah banyak jalan yang lebih elegan untuk mencapai semua itu tanpa harus mengorbankan sesuatu yang sebenarnya telah nyaris hilang dari kita semua: nurani.

Pilkada Sulsel adalah tamparan yang keras bagi kita semua. Proses ini mungkin tidak memuaskan segelintir orang yang telah mengklaim Sulsel sebagai tahta kekuasaannya, dimana ia telah Raja Diraja Tak Terkalahkan di negeri ini. Namun kekalahan tersebut seharusnya menjadi cerminan diri. Melihat apa yang salah dan kurang pada diri kita selama ini. Bukan malah menghancurkan cermin itu dan melukakannya pada orang lain.

Kalau kekalahan itu tidak mengenakkan bagi kita, tidak berarti kita harus menghukum orang lain yang tak bersalah untuk merasakannya juga demi ego kita. Apakah kita tak pernah belajar, bahwa ketika upaya kekuasaan itu telah dipaksakan sedemikian rupa, maka ujung-ujungnya pasti hanya kehancuran. Beragam sejarah telah membuktikan semua itu. Mengapa kita tidak bercermin pada cermin yang lebih besar? Yaitu pada peradaban itu sendiri, dimana kekuasaan yang menindas dan absolut hanya akan berakhir dengan resistensi yang lebih besar atau bahkan malah kepunahan.

Ini adalah bunuh diri massal oleh sebuah kekuatan politik yang sebenarnya telah begitu dicintai di negeri ini. Tokoh yang selama ini telah dianggap sebagai messias karena membawa perubahan yang begitu besar bagi masyarakat Sulsel, tiba-tiba menemplang muka sendiri. Ia telah membuat liang lahatnya sendiri di tengah berbagai puja-puji yang dipersembahkan padanya.

Maka apa lagi yang bisa kita lakukan sekarang? Karena kita terlanjur dicap hidup di negara hukum, maka sebagai warga negara yang baik, kita hanya bisa menghormati segala produk hukum yang lahir di negara ini. Apalagi yang lahir dari lembaga sekaliber Mahkamah Agung. Kita akan menjadi warga negara yang taat dan berbondong-bondong menuju TPS untuk mengulang proses yang sebenarnya telah dengan setengah hati kita jalani. Apa pun hasilnya nanti, rasa sakit itu takkan pernah hilang. Ia akan tetap membekas. Ia akan menjadi tetap menjadi elegi bagi “kita” semua. Nurani-nurani yang telah tertikam kesekian kalinya oleh logika-logika kekuasaan yang tak bernurani.